Perencanaan Energi Berbasis Kewilayahan-Studi Kasus Koridor Ekonomi Kalimantan

Desember 9, 2018 pukul 8:17 am | Ditulis dalam Research Advisor | Tinggalkan komentar

Ali Ahmudi, Perencanaan Energi Berbasis Kewilayahan: Studi Kasus Zona MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan, Graduate Thesis, Universitas Pertahanan, 2013.

Abstrak

Beberapa parameter sebagai tolok ukur ketahanan energi nasional (national energy security) diantaranya adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan untuk mendapatkan (affordability), kemampuan untuk mengakses (accessability) dan penerimaan masyarakat (acceptability). Selain itu pengelolaan energi harus berorientasi pada keberkelanjutan (sustainability), kemandirian dan kedaulatan (sovereignty). Dalam perencanaan energi parameter tersebut menjadi pertimbangan untuk menghindari potensi terjadinya krisis dan darurat energi. Perencanaan energi yang ada saat ini kebanyakan masih bersifat nasional yang sentralistik dan parsial. Mengacu pada UU No. 30 Tahun 2007, perencanaan energi dimulai dari penyusunan dan pengesahan KEN (Kebijakan Energi Nasional), ditindaklanjuti dengan penyusunan RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), baru kemudian setiap daerah akan menyusun RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Namun masih banyak daerah yang mengalami kendala dalam penyusunan RUED.

Salah satu contoh basis kewilayahan adalah batas ekonomi dalam koridor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI dibagi menjadi enam koridor ekonomi, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali – Nusa Tenggara dan Papua – Kepulauan Maluku. Dalam studi perencanan energi ini diambil studi kasus koridor ekonomi Kalimantan yang diproyeksikan sebagai “pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional”. Dengan merujuk pada konsep MP3EI dengan target keberhasilan yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi, maka masalah ketersediaan energi merupakan sesuatu yang mutlak diperhatikan.